JAKARTA, Potret 24 Jam//
Walikota Subulussalam H. Rasyid Bancin bersama jajaran Pemerintah Kota Subulussalam melakukan audiensi dengan Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan RI, Kamis 27 Agustus 2026 di Jakarta.
Audiensi ini mengusung agenda utama memperjuangkan peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Subulussalam melalui 3 skema, yaitu DAU Block Grant, DAU Specific Grant, dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Walikota H. Rasyid Bancin menyampaikan bahwa hampir 80% penerimaan Kota Subulussalam masih bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat.
“Kami memahami kondisi ini. Karena itu, perjuangan mendapatkan alokasi TKD yang lebih adil, sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah merupakan hal yang sangat penting,” ujar Walikota HRB.
Dalam pertemuan tersebut, Walikota HRB menegaskan bahwa kondisi riil Subulussalam harus menjadi bagian pertimbangan dalam penyusunan formula dan kebijakan transfer ke daerah.
Untuk itu, Pemko Subulussalam tidak hanya membawa aspirasi, tetapi juga terus membenahi dan memperbarui data agar kebutuhan daerah dapat tergambar secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Walikota HRB juga menekankan bahwa perjuangan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui jalur teknis dengan Kementerian Keuangan maupun jalur politik bersama para anggota DPR RI.
“Tujuan kita jelas, memperkuat kemampuan fiskal Kota Subulussalam agar pembangunan dapat berjalan lebih baik, pelayanan kepada masyarakat semakin kuat, dan kebutuhan masyarakat dapat kita penuhi secara bertahap,” tegas H. Rasyid Bancin.
Walikota HRB optimis, dengan kerja keras, data yang kuat, komunikasi yang baik, dan doa seluruh masyarakat, akan ada jalan terbaik untuk kemajuan Kota Subulussalam. (Angkat)
(Humas Pemko Subulussalam)